9 in 1. With our knowledge, we break the horizon!

Facebook
RSS
Tampilkan postingan dengan label History. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label History. Tampilkan semua postingan

Konferensi Meja Bundar (KMB)

 
Suasana sidang Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
 
1. Latar belakang
Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.
 
2. Hasil konferensi
Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:
  1. Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun, 
  2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarki Belanda sebagai kepala negara,
  3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat,
  4. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat,
  5. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland,
  6. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949, dan
  7. Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.
3. Dampak KMB
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

[ Read More ]

Konferensi Inter Indonesia

Konferensi Inter Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukkan Belanda yang tergabung dalam BFO. Pada awalnya pembentukkan BFO ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun sikap negara-negara yang tergabung dalam BFO berubah setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Indonesia. Karena simpati dari negara-negara BFO ini maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan BFO jugalah yang turut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter-Indonesia. Hal itulah yang melatarbelakangi dilaksanaklannya Konferensi Inter-Indonesia pada bulan Juli 1949.
 
BFO yang didirikan di Bandung pada 29 Mei 1948 merupakan lembaga permusyawaratan dari negara-negara federal yang memisahkan dari RI. Perdana Menteri negara Pasundan, Mr. Adil Poeradiredja, dan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Gede Agung, memainkan peran penting dalam pembentukan BFO.
BFO yang dibentuk di Bandung tentu saja tak bisa dilepaskan dari strategi van Mook mendirikan negara boneka di wilayah Indonesia yang dimulai sejak 1946. Beberapa negara federal yang tergabung dalam BFO masih menyisakan jejak-jejak van Mook.
Tetapi tidak berarti BFO sepenuhnya dikendalikan oleh van Mook atau Belanda. Bahkan dalam beberapa hal, BFO dan van Mook berseberangan sudut pandang. BFO yang lahir di Bandung bergerak dalam kerangka negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berbentuk negara federal. BFO ingin agar badan federasi inilah yang kelak juga menaungi RI di bawah payung Republik Indonesia Serikat.
Ini berbeda titik pijak dengan van Mook yang jusrtu berharap BFO bisa menjadi pintu masuk untuk meniadakan pemerintah Indonesia, persisnya Republik Indonesia. Kegagalan mengendalikan sepenuhnya BFO inilah yang menjadi salah satu penyebab mundurnya van Mook sebagai orang yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda guna mengusahakan kembalinya tatanan kolonial. Alasan itu menjadi penyebab Wakil Tinggi Pemerintah Belanda di Jakarta, Beel, juga mengundurkan diri dari jabatannya.
BFO ikut pula memainkan peran penting dalam membebaskan para petinggi RI yang ditangkap Belanda pada Agresi Militer II. Para pemimpin BFO mengambil sikap yang tak diduga oleh Belanda tersebut menyusul Agresi Militer II yang diangap melecehkan kedaulatan sebuah bangsa di tanah airnya. Agresi Militer II tak cuma melahirkan simpati dunia internasional, melainkan juga simpati negara-negara federal yang sebelumnya memisahkan dari RI.
Selain membahas aspek-aspek mendasar hingga teknis perencanaan membangun dan membentuk RIS, Konferensi Intern-Indonesia juga digunakan sebagai konsolidasi internal menjelang digelarnya Konferensi Meja Bundar yang dimulai pada 23 Agustus 1949.
Bagi pemerintah RI sendiri, kesediaan menggelar Konferensi Inter-Indonesia bukan semata karena ketiadaan pilihan lain yang lebih baik, melainkan juga karena pemerintah RI menganggap BFO tidak lagi sama persis dengan BFO yang direncanakan van Mook. Soekarno menyebut konferensi ini sebagai “trace baru” bagi arah perjuangan Indonesia.
Konferensi yang berlangsung hingga 22 Juli itu banyak didominasi perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan RIS, terutama mengenai susunan kenegaraaan berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dari Konferensi Inter-Indonesia adalah:
  1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat),
  2. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden, 
  3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari kerajaan Belanda, 
  4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS, dan 
  5. Pembentukkan angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.
Dampak dari Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui Konferensi Intern-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah RI, terutama delegasi Indonesia yan dtunjuk untuk berunding dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Keberadaan BFO dan sikap tegas Gde Agung untuk menolak intervensi Belanda membuat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi yang makin kuat untuk berunding dengan Belanda di KMB.

[ Read More ]

Perjanjian Roem-Royen



1. Latar belakang
Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, Belanda tetap saja tidak mau mengakui kelahiran negara indonesia. Dan Belanda pun membuat negara boneka yang bertujuan mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Negara boneka tersebut dipimpin oleh Van Mook. Dan Belanda mengadakan konferensi pembentukan Badan Permusyawaratan Federal(BFO) 27 Mei 1948.

Dan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan Agresi Militer Belanda dengan menyerang kota Yogyakarta dan menawan Presiden dan Wakil Presiden beserta pejabat lainnya. Namun sebelum itu Presiden mengirimkan radiogram kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara yang mengadakan perjalanan di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dengan begitu Indonesia menunjukkan kegigihan mempertahankan wilayahnya dari segala agresi Belanda. Akhirnya konflik bersenjata harus segera diakhiri dengan jalan diplomasi. Dan atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia, maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, Anggota Komisi Amerika.

2. Hasil Perundingan
Perjanjian Roem Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, kemudian dibacakan kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB tertanggal 28 januari 1949 dan persetujuannya tanggal 23 Maret 1949. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan J. H. van Roijen.

Pernyataan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Mr. Roem :
  1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas Gerilya, 
  2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar, 
  3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, dan 
  4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.
Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen :
  1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta, 
  2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin republic Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948, dan 
  3. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
Pada tanggal 22 Juni 1949 diselenggarakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, BFO dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin oleh Chritchley, diadakan dan menghasilkan keputusan:

1. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948,
2. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak, dan
3. Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

3. Dampak
Dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan, Pemerintah Darurat Republik Indonesia memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta oleh pihak Belanda. Pada tanggal 1 juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya.

Pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang kabinet Republik Indonesia yang pertama, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap ketua koordinator keamanan. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di kota Den Haag Belanda.

Thanks To :✔ Fα®iz'$-집 ♫
[ Read More ]

Negara-Negara Boneka Belanda


Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia terus melakukan tindakan-tindakan untuk merebut kembali wilayah-wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berhasil dipecah-pecah oleh Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui jalan perundingan.

Negara-negara Boneka Bentukan Belanda
Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Negara boneka secara harfiah berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti boneka yang dimainkan oleh pemerintah negara lainnya sebagai dalang.

Untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia, salah satu cara yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan membentuk negara-negara boneka. Tujuannya adalah untuk mengepung kedudukan pemerintahan Republik Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Setiap negara bagian atau negara boneka yang diciptakan Belanda tersebut dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Belanda. Melalui negara-negara boneka yang dibentuknya, Belanda membentuk Pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Dalam Konferensi Federal di Bandung pada tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO). Di dalam BFO terhimpun negara-negara boneka ciptaan Belanda.

Berikut adalah negara-negara boneka ciptaan Belanda:

1. Negara Indonesia Timur
Berdiri : Desember 1946
Wilayah : Timur Selat Makasar dan Selat Bali
Pemimpin : Tjokorda Gede Raka Sukawati
 
2. Negara Sumatera Timur
Berdiri : 25 Desember 1945 (diresmikan pada tanggal 16 Februari 1947)
Wilayah : Kota Medan dan sekitarnya
Pemimpin : Dr. Mansur

3. Negara Sumatera Selatan
Berdiri : 30 Agustus 1948
Wilayah : Kota Palembang dan sekitarnya
Pemimpin : Abdul Malik

4. Negara Jawa Timur
Berdiri : 26 Nopember 1948
Wilayah : Kota Surabaya, Malang dan daerah-daerah sebelah timur hingga ke Banyuwangi
Pemimpin : R. T. Kusumonegoro

5. Negara Pasundan
Berdiri : 26 Februari 1948
Wilayah : Priangan, Jawa Barat dan sekitarnya
Pemimpin : R. A. A. Wiranata Kusumah
6. Negara Madura
Berdiri : 16 Januari 1948
Wilayah : Kota Madura dan sekitarnya
Pemimpin : Tjakraningrat
Selain negara-negara boneka yang diciptakan oleh Belanda, terdapat juga daerah-daerah yang memiliki otonomi seperti Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau. Daerah-daerah tersebut dikepalai oleh Sultan Hamid II

Thanks To :✔ Fα®iz'$-집 ♫
[ Read More ]

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya tidak serta merta bebas dari belenggu penjajah Jepang saat itu. Belum lagi masuknya kekuatan asing lain yang masuk ke wilayah Indonesia. Masa perjuangan awal kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi diwarnai dengan berbagai pertempuran dan bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan dan memperoleh senjata. Di berbagai daerah terjadi pertempuran. Pergolakan yang terjadi terus meletus tidak hanya di pusat kekuasaan (Jakarta), tetapi terus melebar dan meluas di berbagai daerah lannya yang tidak hanya melawan penjajah Jepang, namun melakukan perlawanan kepada siapapun yang menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia.

Jenis
Lokasi/Tanggal
Sebab
Akibat
Tokoh
Pertempuran Surabaya
Surabaya/10 Nevember 1945
Belanda ingin menguasai Indonesia lagi
Perang banyak kota pahlawan gugur,surabaya, 10 November dijadikan hari pahlawan
Bung Tomo
Pertempuran Ambarawa
Ambarawa/15 Desember 1945
Belanda ingin menguasai Indonesia lagi
Isdiman gugur, digantikan oleh Sudirman. Didirikan Monumen Palagan Ambarawa
15 Desember=Hari
Tryentri Isdiman Sudirman
Bandung Lautan Api
Bandung/23 Maret 1946
NICA membonceng Sekutu, ingin menguasai Bandung
Para pejuang membakar gedung-gedung di Bandung bagian Selatan agar tidak digunakan oleh musuh.
Moh. Toha gugur
Moh. Toha, AH.Nasution
Pertempuran Medan Area
Medan/13 Oktober 1945 – November 1946
NICA membonceng Sekutu, ingin menguasai medan
Barisan Pemuda Indonesia berusaha merebut kembali gedung-gedung yang diduduki Sekutu. Pertempuran hingga Pematang Siantar dan Brastagi
Teuku Moh. Hasan, Ahmad Tahir
Perundingan Linggajati
Linggajati, Cirebon (Jawa Barat)/10 november 1946

Isi Perjanjian:
-          Belanda hanya mengakui kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra, Madura
-          RI dan Belanda bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat: Negara RI, Negara Indonesia Timue, Negara Kalimantan
-          Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan Belanda dalam bentuk Uni Indonesia-Belanda
Sutan Syahrir, Van Mook
Agresi Militer Belanda I
Wilayah RI/21 Juli 1947
Persengketaan setelah Perjanjian Linggajati. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah RI.
Sebagian daerah Jawa Tengah, jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Timur, Sumatera Selatan dikuasai Belanda. Kecaman dari Dewan Keamanan PBB. DK PBB memerintahkan Belanda menghentikan agresi militernya.

Perjanjian Renville
Kapal Renville di teluk Jakarta/17 Januari 1948
DK PBB membentuk  KTN (Komisi Tiga Negara): Australia, Beligia, Amerika Serikat, untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda.
Perundingan antara KTN, Indonesia dan Belanda. Isi Perjanjian sangat merugikan Indonesia karena wilayah RI semakin sempit:
-          Wilayah RI hanya sebagian wilayah Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, Banten, dan Sumatera.
-          Pasukan RI ditarik mundur dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda.
-          Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan pada RIS yang segera dibentuk.
-          RIS sejajar dengan belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.
-          Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
Ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.
-          Mr. Amir Syarifuddin (Indonesia)
-          Richard Kirby (Australia)
-          Paul Van Zeeland (Belgia)
-          Frank Graham (Amerika Serikat)
Agresi Militer belanda II
Wilayah RI/19 Desember 1948
Penolakan RI terhadap tuntutan Belanda untuk membentuk pemerintahan peralihan yang berdaulat pada ratu Belanda
Belanda menduduki ibukota RI, Yogyakarta.
Presiden Sukarno mengirimkan mandate melalui radio kepada mentri kemakmuran, mr. Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) dengan ibukota Bukittinggi.
Perang Gerilya dipimpin Jendral Sudirman.
Kecaman dari berbagai Negara tetangga. 24 januari 1949, DK PBB mengeluarkan perintah agar belanda menghentikan agresi militernya dan membebaskan semua tahanan politik. Perundingan kembali dengan komisi PBB untuk Indonesia, UNCI (United Nation Comission for Indonesia).
Jendral Sudirman, Mr. Syafruddin Prawiranegara.
Serangan Umum 1 Maret 1949
Yogyakarta/1 Maret 1949
TNI melakukan serangan umum atas tentara belanda yang menduduki Yogyakarta
TNI berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Belanda keluar dari kota Yogyakarta.
Letnan Kolonel Suharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Panglima jendral Sudirman
Perjanjian Roem-Royen
7 Mei 1949
UNCI mempertemukan Indonesia dan belanda
Isi perjanjian:
-          Pasukan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta
-          Belanda menghentikan agresi militernya dan membebaskan semua tahanan politik
-          Belanda menyetuji RI sebagai bagian Negara Indonesia Serikat
-          RI akan turut serta dalam KMB (Konferensi meja Bundar)
-          Mr. Moh. Roem (Indonesia)
-          Dr. Van Royen (Belanda)
Konferensi meja Bundar (KMB)
Den Haag, belanda/23 agustus-2 November 1949
Kelanjtan Perjanjian Roem-Royen
Konferensi Inter-Indonesia antara delegasi RI dan delegasi BFO sebelum KMB. Hasilnya: kesepakatan mendirikan RIS.
Hasil KMB:
-          Belanda mengakui RIS sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka. Penyerahan kedaulatan Desember 1949.
-          RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Kedudukan RIS dan Kerajaan belanda sejajar.
-          RIS akan mengembalikan semua hak milik Belanda, dan membayar hutang-hutang belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 milyar gulden.
-          Status Irian barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
-          Drs. Mohammad Hatta (Delegasi RI)
-          Sultan Hamid II (Delegasi BFO)
-          Van Maarseveen (Delegasi Belanda)
-          UNCI sebagai pengawas dan penengah
Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan
Pembentukan RIS, 16 Desember 1949
Pengakuan Kedaulatan di Belanda dan Indonesia/27 Desember 1949
Lanjutan hasil KMB
RIS terdiri dari:
-          Republik Indonesia
-          Negara Indonesia Timur
-          Negara Pasundan
-          Negara Jawa Timur
-          Negara Sumatera Timur
-          Negara Sumatera Selatan
Sejak 27 desember 1949, Belanda resmi mengakui  kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.
-          Presiden RIS: Ir. Sukarno
-          Perdana menteri RIS: Drs. Moh. Hatta
-          Presiden RI: Mr. Asaat
Pengakuan kedaulatan di Belanda:
Ratu Yuliana dan PM Willem Drees, menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Drs. Moh. Hatta.
Pengakuan Kedaulatan di Indonesia:
A.H.J. Lovink menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
  Thanks to : Rangkuman Gratis
[ Read More ]

ENSIKLOPEDIA IPS - SEJARAH


ENSIKLOPEDI
PENGETAHUAN UMUM
SEJARAH

Pembuat : Gilang Arthi Lazawardi Ilham
Kelas : IX C
Sekolah : SMP Al Muttaqin Kota Tasikmalaya

ENSIKLOPEDI PENGETAHUAN UMUM -SEJARAH Merupakan rangkuman pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) Sejarah Kelas 7 dan Kelas 8 SMP yang terdiri dari 10 BAB (6 BAB kelas 7, 4 BAB kelas 8). Disajikan dengan singkat dan padat.

Download Link

[ Read More ]

ENSIKLOPEDIA IPS KELAS 7


ENSIKLOPEDI
PENGETAHUAN UMUM
JILID 1

Pembuat : Gilang Arthi Lazawardi Ilham
Kelas : IX C
Sekolah : SMP Al Muttaqin Kota Tasikmalaya


ENSIKLOPEDI PENGETAHUAN UMUM - JILID 1 merupakan rangkuman keseluruhan Mata Pelajaran IPS (Geografi, Sosiologi, Ekonomi dan Sejarah) Kelas 7 SMP Al Muttaqin.

Download Link
[ Read More ]

PPKI

Setelah tugas BPUPKI selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945 Pemerintah Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI dalam Bahasa Jepang). Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menggantikan tugas BPUPKI.

1) Anggota PPKI
PPKI berkertuakan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Selain itu, terdapat pula anggota-anggota yang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa.
a. Anggota Awal


  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
  4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
  5. R. P. Soeroso (Anggota)
  6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
  7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
  8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
  9. Otto Iskandardinata (Anggota)
  10. Abdoel Kadir (Anggota)
  11. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
  12. Pangeran Poerbojo (Anggota)
  13. Dr. Mohammad Amir (Anggota)
  14. Mr. Abdul Maghfar (Anggota)
  15. Mr. Mohammad Hasan (Anggota)
  16. Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)
  17. Andi Pangerang (Anggota)
  18. A.H. Hamidan (Anggota)
  19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
  20. Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
  21. Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)


Selain itu juga terdapat 6 anggota tambahan yang tanpa sepengetahuan jepang.
b. Anggota Tambahan
  1. Achmad Soebardjo (Penasehat)
  2. Sajoeti Melik (Anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
  4. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
  5. Kasman Singodimedjo (Anggota)
  6. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)




2) Sidang PPKI
Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain:
  1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945,
  2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI,
  3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.
Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:
  1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
  2. Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
  3. Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab".
  4. Pada pasal 6:1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut memutuskan hal - hal berikut:
  1. Membentuk KNIP
  2. Membentuk 12 departemen dan menteri - menterinya.
  3. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atasa delapan provinsi beserta gubernur-gubernurnya.
Hotel Des Indes, Hotel yang pernah menjadi tempat menginap Anggota PPKI

[ Read More ]

    Category List

    Follow it!

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

    Histats Counter

    Stats it!